Dibalik Meluasnya Fenomena Gizi Buruk

Seperti diberitakan media massa, Dg Basse, 35, warga jalan Dg. Tata I Blok 4, Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya, Jumat (29/2), setelah tiga hari kelaparan. Anak Basse yang lain, Bahir, 7, juga meninggal. Aco, 4, anak bungsunya, nyaris mengalami nasib yang sama jika tidak cepat-cepat dilarikan ke Rumah Sakit Haji. Menurut Dr. Putu Ristiya, salah seorang dokter di RS itu, mereka (Aco, Bahir, Dg Basse) dinyatakan positif menderita gizi buruk.Itulah tragedi keluarga Basse yang sehari-harinya mencari nafkah sebagai tukang becak. Faktor kemiskinan memang sering menimbulkan kasus gizi buruk, sebab tekanan ekonomii membuat kuantitas/kualitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga menjadi rendah. Faktor penyebab yang lain adalah minimnya pemahaman masalah gizi, akses pangan, buruknya pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan.

Kasus gizi buruk juga bisa terjadi sebagai akibat terhambatnya distribusi gizi dalam lingkungan keluarga yang memiliki banyak anak. Seperti yang belum lama ini menimpa 12 keluarga di Kabupaten Rote Ndao, Pulau Rote, 40 mil dari Kupang, 101 anak Balita menderita gizi buruk, lima anak di antaranya meninggal dunia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Rote Ndao, Dr.Jonathan Lenggu, Kamis (6/3).

Dari data Depkes tahun 2005-2006 saja, jumlah anak Balita yang terkena gizi buruk melonjak dari 1,8 juta anak (2005) menjadi 2,3 juta anak (2006). Dalam kurun waktu itu, lebih dari 5 juta anak Balita menderita gizi kurang. Lebih tragis lagi, dari seluruh korban gizi kurang dan gizi buruk tadi, sekitar 10% berakhir dengan kematian. Bisa dibayangkan, bagaimana keadaannya sejak 2007 hingga kini.

Meluasnya fenomena gizi buruk di Tanah Air juga bisa dipahami dari kenaikan harga Sembako yang lepas kendali dan lemahnya daya beli rakyat kecil.

RPJMN Lemah
Menurut peraih hadiah Nobel Ekonomi, Amartya Sen, terjadinya gizi buruk dan kelaparan bukan semata-mata terkait kurangnya bahan pangan di suatu negara, tapi juga akibat akses pangan yang rendah serta lemahnya daya beli masyarakat. Artinya, ketersediaan pangan secara nasional tidak cukup untuk menjamin kecukupan pangan di tingkat rumah tangga.

Kesepakatan global dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang terdiri dari delapan tujuan, 18 target dan 48 indikator menyatakan, pada tahun 2015 setiap negara berkembang harus mampu menurunkan kemiskinan dan kelaparan hingga 50% dari kondisi pada 1990. Dua dari lima indikator sebagai penjabaran tujuan pertama MDGs ialah menurunkan pravalensi gizi kurang pada anak Balita (indikator ke-4) dan menurunkan jumlah penduduk dengan defisit energi (indikator ke-5).

Sesuai kesepakatan global, berdasarkan perkembangan masalah dan faktor Lingkungan strategis, pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20O8-2009 yang mencakup program-program utama antara lain program perbaikan gizi masyarakat. Salah satu target RPJMN adalah menurunnya prevalensi gizi kurang, setinggi-tingginva menjadi 20% (termasuk penurunan prevalensi gizi buruk menjadi 5%) pada 2009. Namun masalahnya, selama ini RPJMN tidak dilaksanakan secara baik.

Ini tak terlepas dari lemahnya komitmen dan kurangnya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya yang kerap menjadi kendala bahkan bisa membuat aksi RPJMN menjadi lumpuh.

Untuk melaksanakan seluruh program RPJMN, tinggal sedikit sisa waktu yang tersedia. Mungkinkah tercapai target MDGs 2015, Visi 2030 atau kemajuan lainnya, jika harga Sembako masih tidak terkendali ?

Padahal, jika pemerintah sampai gagal dalam menormalkan harga Sembako, kasus gizi buruk di Tanah Air bisa semakin parah. Tak perlu heran bahwa di sejumlah daerah, keluarga yang terpaksa makan nasi aking kini kian bertambah. Jadi semua itu harus cepat teratasi. Bila terlambat, dampaknya sangat buruk bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Ini merupakan ancaman lost generation.

Antara tahun 1989-2000, intervensi gizi dari pemerintah memang lebih cepat dilakukan saat petugas pos pelayanan terpadu (Posyandu) menemukan kasus gizi kurang maupun gizi buruk pada anak Balita. Hal itu, menurut sejumlah hasil penelitian, karena masih berfungsinya Posyandu dan tenaga-tenaga medis wajib praktik yang menjangkau hingga ke pelosok-pelosok daerah.

Namun saat ini, dari 250.000-an Posyandu di Indonesia, tinggal 40% yang masih aktif. Jadi praktis tinggal sekitar 43% anak Balita yang terpantau. Tantangan penanggulangan masalah gizi bahkan terasa lebih besar sejak era otonomi daerah.

Walaupun kini Pemerintah Daerah (Pemda) sebenamya berperan lebih besar untuk mengatasi tantangan tersebut, namun realitasnya tidak selalu menunjukkan demikian.

Komitmen Pemda terhadap pembangunan di bidang Kesehatan masih minim. Padahal, pada era otonomi daerah iini, peran Pemda justru sangat menentukan keberhasiIan pembangunan kesehatan. AIokasi anggaran untuk bidang kesehatan yang hanya 3% dari PDB menunjukkan lemahnya komitmen Pemda untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau kita melihat negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina), pemerintah di sana mengalokasikan anggaran bidang kesehatan 6-7 kali Iipat dibanding Indonesia.

Situasi dan kondisi pangan nasional dewasa ini juga memprihatinkan. Maka, kini saatnya pemerintah segera menggalakkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dengan melakukan usaha perbaikan gizi keluarga, (UPGK). Untuk itu, Posyandu dan SKPG harus benar-benar bisa berfungsi kembali. Tugasnya adalah memantau status gizi masyarakat hingga ke pelosok desa terpencil. Jika ada warga yang kedapatan terkena gizi kurang /buruk, petugas Puskesmas terdekat harus langsung menangani.

Di era otonomi daerah ini, sepatutnya para pejabat terkait sensitive terhadap meningkatnya jumlah penderita gizi kurang/buruk yang tengah melanda keluarga miskin. Dengan demikian, para petugas di bawahnya proaktif untuk melayani kesehatan masyarakat secara optimal.

Sebab itu, seluruh Posyandu di Tanah Air harus lebih diaktifkan lagi. Setiap pencatatan di Posyandu akan memberikan gambaran rill tentang ihwal laporan perkembangan kasus gizi kurang/buruk hingga ke pelosok desa. Bila ada ibu-ibu tidak membawa anak Balitanya ke Posyandu, petugas harus aktif mendatangi rumah mereka.

Martinah
Pemerhati Masalah Kesehatan Masyarakat alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat UI

About these ads

~ by bohkasim on October 25, 2008.

One Response to “Dibalik Meluasnya Fenomena Gizi Buruk”

  1. aduhhhh..dimana semuaQ ahli gizi!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: